SAMARINDA, diskresi.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengakui persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kaltim belum sepenuhnya tertangani. Kondisi tersebut salah satunya terlihat dari kualitas udara di sejumlah daerah yang masih berfluktuasi.
Di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), khususnya Sendawar, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) bahkan sempat mencapai angka 409 atau masuk kategori berbahaya. Sementara kondisi udara di Samarinda menunjukkan perbaikan, dari sebelumnya ISPU 100 menjadi 32.
Data lainnya menunjukkan konsentrasi PM2,5 di Kutai Barat pada 2 Oktober 2026 sempat mencapai sekitar 740 mikrogram per meter kubik (µg/m³). Rata-rata paparan disebut mencapai 13,3 kali baku mutu di Kutai Barat, 12,7 kali di Kutai Timur dan 10 kali di Mahakam Ulu.
Melihat kondisi tersebut, ia meminta penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika kebakaran telah meluas. Upaya pencegahan harus diperkuat sejak peningkatan titik panas atau hotspot mulai terdeteksi.
“Karena itu, penanganan karhutla harus lebih preventif dan terintegrasi. Begitu hotspot meningkat, patroli dan pencegahan harus bergerak,” tegas Rudy saat membuka Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Aula Makodam VI/Mulawarman, Rabu (7/10/26).
Dirinya meminta seluruh unsur terkait menggunakan satu basis data dalam menangani karhutla, mulai data hotspot, cuaca, kualitas udara hingga kondisi kesehatan masyarakat.
Penegakan hukum terhadap aktivitas pembakaran lahan juga diminta diperkuat. Sementara perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan diminta memastikan kesiapan personel, peralatan hingga sumber air untuk menghadapi potensi kebakaran.
Saat ini, Kaltim memiliki 291 personel Brigade Pengendalian Karhutla serta 301 regu Masyarakat Peduli Api dengan total 5.867 personel. Seluruh kekuatan tersebut dinilai perlu diintegrasikan secara optimal dalam sistem penanganan karhutla di lapangan.
“Kita jangan hanya berbicara tentang jumlah titik api, karena ukuran keberhasilan penanganan karhutla adalah sejauh mana masyarakat terlindungi,” katanya.
Persoalan karhutla juga menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Data Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 13.086 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam pelaporan khusus karhutla selama periode 27 Juli hingga 15 September 2026. Bahkan, jumlah kasus mingguan disebut sempat meningkat hingga 5,4 kali.
Ia meminta perlindungan diprioritaskan kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan balita, lanjut usia, ibu hamil serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan surveilans ISPA dan pneumonia, memastikan kesiapan Puskesmas, ketersediaan obat-obatan dan alat pelindung, hingga mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pembatasan aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk.
Selain ISPA, dampak musim kemarau terhadap penyakit lainnya juga perlu diwaspadai. Tercatat sebanyak 35.105 penderita diare dengan lima kasus kematian. Ancaman penyakit demam berdarah dengue (DBD) juga menjadi perhatian pemerintah.
“Karena itu, karhutla, kekeringan, kualitas air dan kesehatan harus kita tangani secara terintegrasi, bukan sektoral,” tegas Rudy.
Dampak musim kemarau juga harus diantisipasi dari sisi ketersediaan dan kualitas air. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan pemantauan terhadap 33 titik sungai yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kaltim. Seluruh titik tersebut dilaporkan berada dalam status tercemar ringan.
Penurunan debit sungai saat musim kemarau berpotensi memperburuk kondisi karena kemampuan air untuk mengencerkan beban pencemar ikut berkurang.
Ia kemudian meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama pemerintah kabupaten dan kota segera memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air.
Perumda Air Minum di masing-masing daerah juga diminta memastikan kesiapan sumber air baku dan distribusi air bersih. Dinas Kesehatan diminta mengantisipasi dampak kesehatan, sementara dunia usaha diharapkan turut memberikan dukungan ketika terjadi kondisi darurat.
“Jangan sampai pemerintah bergerak setelah masyarakat antre mengambil air. Kita harus hadir sebelum masalah menjadi krisis,” ungkapnya.
Ia juga meminta hasil rapat tersebut tidak berhenti pada pembahasan dan rekomendasi, melainkan ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Setiap keputusan rapat hari ini harus memiliki target waktu, penanggung jawab dan action plan yang jelas,” tambahnya.
Sementara itu, mewakili Pangdam VI/Mulawarman, Irdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Unang Sudargo menyampaikan terdapat dua faktor yang menjadi penyebab karhutla, yakni faktor manusia dan faktor alam, termasuk fenomena El Nino yang masih berlangsung.
Sejumlah langkah yang disarankan antara lain penambahan embung sebagai sumber air, penguatan armada pemadam kebakaran, larangan membakar lahan, perkerasan jalan untuk mendukung akses penanganan menuju kawasan rawan kebakaran serta penyusunan rencana kontingensi bencana oleh pemerintah daerah sesuai tipologi ancaman masing-masing wilayah.
Selain karhutla, rapat tersebut turut membahas persoalan kelistrikan, bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang terjadi di tengah masyarakat.
Rapat dikoordinasikan Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni dan turut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi, pejabat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), serta sejumlah instansi terkait lainnya. (yud)
