KUTIM, diskresi.co – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ronni Bonar, menargetkan peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan digital di daerah.
Ronni menjelaskan, nilai SPBE Kutim yang sebelumnya mencapai 3,16 kini tercatat sebesar 1,44. Perubahan tersebut bukan semata-mata mencerminkan penurunan kinerja, melainkan dipengaruhi oleh konversi dalam sistem penilaian yang digunakan.
Ia menyebutkan, nilai SPBE Kutim saat ini masih berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 1,38. Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu mendorong peningkatan capaian agar dapat memenuhi target nasional yang disebutkan sebesar 1,7.
“Sekarang jadi turun karena dikonversi jadi 1,4. Nah, kami berharap ke depannya 1,44 itu bisa mencapai lebih lagi dari target nasional itu 1,7, sedangkan rata-rata nasional masih 1,38, kita 1,44,” ujar Ronni, Rabu (14/10/26).
Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar bagi Diskominfo Staper Kutim untuk melanjutkan pembenahan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Upaya itu diarahkan agar nilai yang telah diraih dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan dalam evaluasi berikutnya.
Ronni menegaskan, posisi Kutim yang masih berada di atas rata-rata nasional perlu dijaga. Karena itu, penguatan tata kelola digital menjadi perhatian dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif.
Penerapan SPBE sendiri berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan pemerintahan. Sistem tersebut diharapkan mampu mendukung efisiensi kerja birokrasi sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui evaluasi berkala dan peningkatan penerapan sistem elektronik, Diskominfo Staper Kutim berupaya memperbaiki kualitas pemerintahan digital secara bertahap. Capaian SPBE selanjutnya akan menjadi salah satu indikator untuk melihat perkembangan penerapan sistem tersebut di lingkungan pemerintah daerah.
“Tapi saya pengin tetap di angka kedua, di atas rata-rata target nasional, itu kalau kita bicara SPBE,” tandasnya.(adv/diskominfo/ar)
