TARAKAN – Sejumlah isu nasional dan daerah menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Tarakan Bergerak di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Senin (15/6/26). Massa mendesak DPRD menindaklanjuti sembilan tuntutan yang mereka ajukan, mulai dari persoalan harga bahan bakar minyak (BBM), kebijakan pemerintah pusat, hingga transparansi anggaran daerah.
Aksi tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri atas mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, organisasi Cipayung, serta elemen masyarakat. Sebelum tiba di kantor DPRD, massa berkumpul di Graha Pemuda KNPI, Kampung Empat, kemudian melakukan long march melintasi Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Yos Sudarso, Simpang Empat GTM, kawasan BTM, hingga Jalan Jenderal Sudirman.
Koordinator Lapangan Aksi, Anhari Firdaus, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Ia menyebut peserta aksi berasal dari berbagai organisasi, di antaranya Universitas Borneo Tarakan (UBT), BEM UBT, BEM STIE Bulungan Tarakan, BEM Fakultas Universitas Borneo Tarakan, Politeknik Bisnis Kaltara, serta organisasi yang tergabung dalam Cipayung.
Menurut Anhari, terdapat sembilan tuntutan yang menjadi fokus aksi. Tuntutan tersebut meliputi penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, penguatan nilai tukar rupiah, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, penolakan terhadap RUU Polri dan RUU TNI, serta permintaan agar alokasi 20 persen APBN diprioritaskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami juga meminta adanya peningkatan kesejahteraan guru di Kalimantan Utara, transparansi penggunaan APBD Kota Tarakan, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset,” ujarnya.
Selain itu, massa turut menyoroti rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Tarakan. Menurut mereka, kebijakan tersebut dinilai membutuhkan anggaran besar di tengah upaya efisiensi belanja pemerintah.
“Kami menilai kebijakan seperti ini perlu dikaji kembali. Di tengah efisiensi anggaran, program pemerintah seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan pihak tertentu,” kata Anhari.
Dalam aksi tersebut, persoalan BBM menjadi salah satu tuntutan yang paling disorot. Massa menilai keterbatasan distribusi BBM bersubsidi berpotensi memaksa masyarakat beralih ke BBM nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
“Ketika BBM bersubsidi sulit diperoleh, masyarakat akhirnya membeli BBM nonsubsidi yang harganya sekitar Rp17 ribu per liter di Kalimantan Utara. Persoalan ini menjadi perhatian utama kami karena berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain isu nasional, Aliansi Tarakan Bergerak juga mendorong DPRD Kota Tarakan mempercepat pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan dan Perda Pekerja Lokal. Kedua regulasi tersebut dinilai penting untuk memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi maupun sekolah di Kota Tarakan.
Anhari mengatakan DPRD Kota Tarakan telah menerima seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi dan meminta waktu selama dua hari untuk menindaklanjutinya.
“DPRD menyatakan menerima seluruh aspirasi yang kami sampaikan. Kami memberikan waktu dua hari untuk melihat tindak lanjutnya,” katanya.
Ia menambahkan, apabila dalam batas waktu tersebut belum ada perkembangan, Aliansi Tarakan Bergerak akan kembali melakukan langkah lanjutan sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami akan terus mengawal dan melakukan tindak lanjut jika belum ada realisasi atas tuntutan tersebut,” pungkasnya.
