TANJUNG SELOR – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat upaya membuka konektivitas darat menuju kawasan perbatasan dengan memproses lelang pembangunan dua jembatan strategis di ruas Malinau–Krayan. Kedua jembatan tersebut dinilai menjadi infrastruktur vital untuk mengatasi putusnya akses transportasi saat musim hujan.
Kepala BPJN Kaltara, Tribakti Mulianto, mengatakan Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang merupakan titik krusial yang selama ini menghambat kelancaran arus transportasi menuju Krayan, terutama ketika debit sungai meningkat akibat curah hujan tinggi.
“Selama ini dua titik tersebut menjadi penyebab utama akses terputus ketika hujan deras karena kendaraan tidak dapat melintas. Apabila kedua jembatan sudah terbangun, ruas Malinau–Krayan pada dasarnya sudah dapat terhubung secara fungsional,” ujarnya kepada Radar Kaltara, Jumat (6/6/26).
Ia menjelaskan, saat ini proyek pembangunan kedua jembatan masih berada dalam tahap lelang. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 miliar untuk merealisasikan proyek yang menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.
“Proses pengadaan masih berlangsung. Jika kontrak dapat ditandatangani dalam waktu dekat, pembangunan ditargetkan selesai pada 2027,” katanya.
Meski demikian, Tribakti mengakui pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Medan yang berat serta keterbatasan akses membuat distribusi material konstruksi harus dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, material jembatan harus dipindahkan beberapa kali menggunakan kendaraan berbeda karena kendaraan bertonase besar belum dapat menjangkau seluruh lokasi pekerjaan.
“Material diangkut dari Malinau secara bertahap. Setelah sampai di titik tertentu harus dipindahkan ke kendaraan lain hingga beberapa kali sebelum akhirnya tiba di lokasi proyek karena kondisi jalan belum memungkinkan dilalui kendaraan besar secara langsung,” jelasnya.
Selain pembangunan jembatan, BPJN juga terus mendorong penyelesaian seluruh ruas Malinau–Krayan sepanjang sekitar 202 kilometer. Untuk menuntaskan pembangunan jalan tersebut dibutuhkan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun.
“Estimasi kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh ruas Malinau–Krayan sekitar Rp5 triliun. Jika ditargetkan selesai dalam lima tahun, maka diperlukan alokasi sekitar Rp1 triliun setiap tahun,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan, pemerintah tetap mengalokasikan dana pemeliharaan rutin agar ruas jalan yang telah terbuka tetap dapat dimanfaatkan masyarakat. Setiap paket pemeliharaan untuk ruas sepanjang sekitar 40 kilometer memperoleh anggaran sekitar Rp2 miliar.
“Program pemeliharaan ini bertujuan menjaga agar jalan tetap fungsional dan bisa dilalui masyarakat, terutama saat terjadi cuaca ekstrem yang memicu longsor maupun kerusakan jalan,” terangnya.
Tribakti berharap pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan terus memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan akses menuju Krayan, baik melalui kemudahan perizinan maupun terciptanya situasi yang kondusif selama proyek berlangsung.
“Kami juga berharap ada dukungan dan perhatian bersama agar pemerintah pusat terus memprioritaskan pembangunan kawasan perbatasan, khususnya ruas Malinau–Krayan,” ujarnya.
Menurut Tribakti, tersambungnya jalur darat menuju Krayan akan membawa dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, akses tersebut juga akan memperkuat distribusi komoditas unggulan daerah serta mengoptimalkan fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
“Jika jalan Malinau–Krayan sudah tersambung dengan kondisi yang baik, perjalanan sepanjang 202 kilometer diperkirakan dapat ditempuh sekitar empat jam. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, memperkuat perdagangan komoditas seperti kerbau, beras, dan garam, sekaligus memaksimalkan fungsi PLBN yang telah disiapkan pemerintah,” pungkasnya. (fad)
