KUTIM, diskresi.co – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Timur (Kutim) menetapkan legalitas usaha dan domisili daerah sebagai syarat bagi pelaku UMKM yang ingin mengikuti Kutim Expo 2026. Peserta diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta berdomisili di Kutim yang dibuktikan melalui KTP.
Sekretaris DPMPTSP Kutim, Tarmizi, mengatakan ketentuan tersebut diterapkan untuk memastikan peserta yang mengisi ruang UMKM dalam Expo memiliki legalitas usaha sekaligus merupakan pelaku usaha dari wilayah Kutim.
“Harus punya NIB, itu wajib. Sama domisilinya juga harus dari Kutai Timur,” ujar Tarmizi, Rabu (7/10/26).
Selain dua persyaratan utama tersebut, pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal juga dapat melampirkannya sebagai dokumen pendukung. Namun, dokumen tersebut tidak diwajibkan bagi seluruh peserta karena proses pengurusannya membutuhkan waktu dan tahapan tersendiri.
“Kalau ada sertifikat halal, itu juga bisa dilengkapi. Karena untuk mengurus sertifikat halal tidak satu hari selesai,” jelasnya.
Menurut Tarmizi, ketentuan administrasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pelaku UMKM mengikuti kegiatan dengan legalitas yang lebih tertata. Dengan adanya NIB, identitas dan status usaha peserta dapat diketahui sehingga pelaksanaan Expo tidak hanya berorientasi pada penjualan produk.
Bagi UMKM yang telah memenuhi ketentuan dan mendaftar sebagai peserta, DPMPTSP menyiapkan stand berukuran 3×3 meter. Setiap stand dibagi menjadi dua bagian untuk mendukung penataan ruang peserta selama kegiatan berlangsung.
Kutim Expo 2026 menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-27 Kutim. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12–18 Oktober 2026 di kawasan Helipad Bukit Pelangi.
“Melalui keterlibatan UMKM, Expo diharapkan tidak hanya menjadi ruang perayaan daerah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk dan membangun pasar di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat selama rangkaian kegiatan,” tandasnya. (adv/diskominfo/ar)
