SENDAWAR, diskresi.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyiapkan sejumlah alokasi anggaran untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan pembangunan, sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di tengah besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, melalui Wakil Bupati Nanang Adriani menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, tetapi juga penguatan sektor produktif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna XVII Masa Sidang III DPRD Kutai Barat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, Rabu (21/10/26).
Dalam jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027, pemerintah merinci sejumlah rencana pengalokasian anggaran untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
Sektor pertanian dan perkebunan rakyat direncanakan memperoleh anggaran Rp44,75 miliar. Sementara itu, urusan perikanan dialokasikan Rp8,06 miliar, sedangkan pemberdayaan UMKM sebesar Rp1,70 miliar.
Pengalokasian tersebut menunjukkan bahwa sektor ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah di tengah upaya mempercepat pembangunan infrastruktur.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan mengenai ketimpangan pembangunan antarkawasan, Frederick Edwin menjelaskan bahwa pemerintah juga memprioritaskan peningkatan akses transportasi bagi masyarakat di daerah yang masih sulit dijangkau.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Program Penyelenggaraan Jalan direncanakan mendapatkan anggaran Rp1,25 triliun.
Anggaran itu ditujukan bagi pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan, termasuk kawasan yang mengalami keterbatasan akses antarkampung dan kecamatan hingga pengembangan wilayah dari Jembatan ATJ menuju perbatasan Kutai Kartanegara.
Selain pembangunan fisik dan penguatan ekonomi, pemerintah turut memberikan perhatian terhadap pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemetaan kebutuhan sekaligus redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Pemerintah juga merencanakan pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terisolasi, serta memastikan kebutuhan bahan medis habis pakai di seluruh puskesmas dapat terpenuhi.
Rangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap sejumlah catatan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan.
Frederick Edwin berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat terus dilaksanakan melalui kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Pemerintah berharap seluruh tahapan pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan baik melalui semangat kemitraan yang konstruktif antara Pemerintah Daerah dan DPRD,” ujarnya melalui jawaban yang dibacakan Wakil Bupati Nanang Adriani.
Pemerintah menegaskan pentingnya sinergi tersebut agar kebijakan anggaran yang disepakati mampu mendorong pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat. (arf)
