KUTIM, diskresi.co – Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan ke-I DPRD Kutai Timur (Kutim) Tahun Sidang 2026/2027 menjadi forum penyampaian arah pembangunan daerah dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kutim, Kamis (8/10/26).
Dalam agenda tersebut, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman memaparkan capaian pembangunan sekaligus target yang hendak dicapai pemerintah hingga 2027 dalam kerangka pembangunan 2025-2029.
Peringatan 27 tahun berdirinya Kutai Timur tidak hanya ditempatkan sebagai perayaan hari jadi. Momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk melihat kembali perjalanan daerah sejak resmi berdiri pada 12 Oktober 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai, sekaligus menyusun langkah pembangunan pada periode berikutnya.
Ardiansyah menyebut perkembangan Kutim selama 27 tahun turut ditopang berbagai unsur daerah. Infrastruktur, sumber daya manusia dan pelayanan dasar menjadi bagian dari pembangunan yang terus diperkuat, dengan keterlibatan pemerintah bersama masyarakat dan berbagai kelompok lainnya.
“Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kutai Timur bukan sekadar kegiatan seremonial atau perayaan tahunan. Lebih dari itu, ini merupakan momentum untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan, sekaligus momen refleksi bagi pemerintah untuk menguatkan tekad dalam melanjutkan pembangunan menuju masa depan yang lebih baik,” ujar Ardiansyah.
Dalam memasuki periode pembangunan 2025-2029, Pemkab Kutim membawa visi “Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing”. Visi tersebut dijalankan melalui 50 program unggulan yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah.
Salah satu perhatian pemerintah diarahkan pada transformasi ekonomi. Ardiansyah menyampaikan bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kutim perlu memberikan nilai tambah lebih besar. Penguatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata, industri pengolahan hingga ekonomi kreatif menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi.
Arah tersebut juga dikaitkan dengan kebutuhan menciptakan lapangan kerja dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah menginginkan pertumbuhan daerah tidak hanya bertumpu pada satu sumber kekuatan, tetapi berkembang melalui berbagai sektor yang mampu menghasilkan manfaat lebih luas.
“Kita ingin ekonomi daerah tumbuh dengan banyak sumber kekuatan. Mampu memberikan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja,” ujar Ardiansyah.
Di luar sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi bagian penting dari agenda daerah. Jalan dan jembatan, akses air bersih, listrik, telekomunikasi, pendidikan hingga kesehatan terus diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Kutai Timur.
Sejumlah indikator makro turut menjadi gambaran arah yang hendak dicapai. IPM Kutim pada 2025 tercatat 76,48 dan ditargetkan meningkat menjadi 77,00-77,30 pada 2027. Pertumbuhan ekonomi yang berada di angka 1,05 persen pada 2025 ditargetkan bergerak pada kisaran 5-6 persen pada 2027.
Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun dari 8,07 persen pada 2025 menjadi 7-7,50 persen pada 2027. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka yang tercatat 6,20 persen pada 2025 ditargetkan turun menjadi 5,50-6 persen.
Ardiansyah menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting untuk mencapai sasaran tersebut. Pembangunan, kata dia, tidak cukup dijalankan melalui kebijakan pemerintah tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat serta unsur daerah lainnya.
“Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Memasuki usia ke-27, perjalanan Kutai Timur menjadi pijakan bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda pembangunan dengan mengandalkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen yang selama ini terlibat dalam pembangunan untuk menjaga kesinambungan langkah menuju target pembangunan hingga 2029.
“Capaian ini bukan hasil dari satu pihak, tetapi hasil dari kolaborasi dan integrasi masyarakat, pemerintah, legislatif, swasta, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, kaum perempuan dan seluruh warga Kutai Timur,” katanya. (adv/diskominfo/ar)
