TANJUNG SELOR – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkirakan anggaran sekitar Rp5 triliun dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan ruas jalan Malinau–Krayan sepanjang 202 kilometer. Ruas tersebut menjadi salah satu infrastruktur strategis yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pedalaman.
Kepala BPJN Kaltara, Tribakti Mulianto, mengatakan jalan Malinau–Krayan merupakan bagian dari Koridor Perbatasan I yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan kawasan perbatasan negara. Karena memiliki peran strategis, pembangunan ruas tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Untuk menyelesaikan ruas Malinau–Krayan sepanjang 202 kilometer diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp5 triliun. Nilainya cukup besar karena kondisi medan dan tantangan geografis di lapangan tidak ringan,” ujarnya kepada Radar Kaltara, Kamis (4/6/26).
Ia menjelaskan, jaringan jalan perbatasan di Kaltara terbagi dalam empat koridor utama, yakni Koridor I Malinau–Krayan, Koridor II Mensalong–Tau Lumbis, Koridor III Long Nawang hingga kawasan perbatasan Long Nawang, serta koridor jalan paralel perbatasan yang membentang dari Kalimantan Timur menuju Malinau.
Menurut Tribakti, koridor jalan paralel perbatasan memiliki panjang sekitar 920 kilometer, sedangkan ruas yang berada tepat di sepanjang garis perbatasan mencapai sekitar 666 kilometer.
“Koridor paralel perbatasan memiliki panjang kurang lebih 920 kilometer, sementara ruas yang benar-benar berada di garis perbatasan sekitar 666 kilometer,” katanya.
Dari total ruas Malinau–Krayan sepanjang 202 kilometer, baru sekitar 37 kilometer yang telah beraspal. Sebanyak 26 kilometer di antaranya berstatus jalan nasional yang menjadi aset Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan 11 kilometer lainnya telah masuk dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional (RUJN).
“Masih cukup banyak ruas yang perlu ditingkatkan agar konektivitas menuju Krayan benar-benar optimal,” jelasnya.
Sebagai upaya mempercepat pembangunan, BPJN telah mengontrak dua paket pekerjaan, yakni Paket Malinau–Semamu I dan Paket Malinau–Semamu II pada akhir 2025 dengan nilai total sekitar Rp220 miliar. Kedua proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2027.
Melalui proyek itu akan dibangun tambahan sekitar 14 kilometer jalan beraspal beserta drainase, perkerasan badan jalan, dan sejumlah jembatan pendukung.
“Dengan paket pekerjaan ini akan ada penambahan sekitar 14 kilometer jalan beraspal, termasuk pembangunan drainase, perkerasan, serta beberapa jembatan,” ungkapnya.
Apabila seluruh pekerjaan berjalan sesuai jadwal, panjang jalan beraspal di ruas Malinau–Krayan akan bertambah menjadi sekitar 51 kilometer. Selain itu, terdapat sekitar 15 kilometer badan jalan yang telah terbentuk dan siap ditingkatkan apabila memperoleh dukungan anggaran lanjutan dari pemerintah pusat.
Namun demikian, pembangunan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah adanya segmen jalan yang masuk dalam kawasan rencana genangan Bendungan PLTA Mentarang Induk milik PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN).
“Ada ruas yang berada di area rencana genangan bendungan sehingga pengembangannya sementara ditunda sambil menunggu kepastian pembangunan PLTA,” terangnya.
Di luar kawasan tersebut, masih terdapat beberapa ruas yang telah dibuka badan jalannya tetapi belum memperoleh program peningkatan. Bahkan ruas Binuang menuju Krayan hingga kini belum pernah mendapatkan pekerjaan pembentukan badan jalan.
Untuk menjaga akses masyarakat tetap terbuka, BPJN terus menjalankan program pemeliharaan rutin yang meliputi penanganan longsor, pembukaan akses jalan yang terputus, hingga perbaikan darurat pada ruas yang mengalami kerusakan.
“Anggaran pemeliharaan ini bertujuan memastikan jalan tetap dapat dilalui masyarakat, bukan untuk peningkatan secara signifikan,” tegas Tribakti.
Pada 2026, paket pemeliharaan ruas Malinau–Semamu sepanjang 46 kilometer memperoleh alokasi sekitar Rp2,2 miliar. Sementara ruas Semamu–Long Bawan sepanjang 40 kilometer mendapat anggaran sekitar Rp2 miliar, dan paket lainnya sepanjang 43 kilometer dialokasikan sekitar Rp2,1 miliar.
Tribakti mengakui medan yang berat serta kondisi cuaca menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan jalan perbatasan. Mobilisasi alat berat dan material membutuhkan waktu serta biaya yang tinggi karena keterbatasan akses menuju lokasi pekerjaan.
“Distribusi alat dan material menjadi tantangan utama karena lokasi pekerjaan cukup jauh dan aksesnya masih terbatas, sehingga biaya mobilisasi menjadi tinggi,” ujarnya.
Selain pembangunan jalan, BPJN juga memprioritaskan pembangunan Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang yang dinilai menjadi titik krusial dalam mewujudkan konektivitas penuh ruas Malinau–Krayan.
“Apabila kedua jembatan tersebut selesai dibangun, secara fungsional ruas jalan Malinau–Krayan sudah dapat terhubung. Saat ini prosesnya masih berada pada tahap lelang,” katanya.
Kedua jembatan itu membutuhkan anggaran sekitar Rp55 miliar dan ditargetkan selesai pada 2027. Meski demikian, proses pembangunannya juga menghadapi tantangan karena material konstruksi harus dipindahkan beberapa kali sebelum tiba di lokasi proyek.
“Besi konstruksi dan material lainnya tidak bisa langsung diangkut ke lokasi sehingga harus dipindahkan beberapa kali. Hal itu turut memengaruhi besarnya biaya pembangunan,” jelasnya.
BPJN optimistis terbukanya akses Malinau–Krayan akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Utara. Jalan tersebut diproyeksikan menjadi jalur utama distribusi barang dan jasa menuju Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah disiapkan pemerintah.
“Jika akses ini sudah tersambung dan kondisinya baik, mobilitas masyarakat maupun aktivitas perdagangan akan meningkat. Krayan memiliki potensi besar, mulai dari beras organik, peternakan kerbau, hingga sektor pariwisata dan budaya,” ujarnya.
Karena itu, BPJN berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terus diberikan agar pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan sesuai rencana.
“Pembangunan ini memang dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu. Yang terpenting adalah dukungan semua pihak agar program yang diusulkan terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Ketika akses Malinau–Krayan benar-benar terhubung, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus menjadi penggerak ekonomi di kawasan perbatasan,” pungkasnya. (fad)
