TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyiapkan strategi menghadapi proyeksi kapasitas fiskal daerah yang diperkirakan masih terbatas pada 2027. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah mengedepankan prinsip money follows program, yakni memprioritaskan anggaran pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Gubernur Kaltara agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, setiap perangkat daerah diminta mengalihkan fokus belanja dari pengeluaran rutin menuju program-program yang lebih produktif, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Gubernur mengarahkan agar seluruh OPD menerapkan skala prioritas secara ketat melalui prinsip money follows program. Belanja daerah harus diarahkan pada program yang produktif, berdampak langsung bagi masyarakat, dan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah,” ujarnya, Jumat (12/6/26).
Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal mengharuskan pemerintah daerah mengelola anggaran secara lebih efektif. Karena itu, setiap program yang diusulkan harus memiliki manfaat yang terukur, baik terhadap kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan ekonomi daerah.
“Orientasi pembangunan ke depan bukan sekadar melaksanakan kegiatan, tetapi memastikan setiap program mampu menghasilkan manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Dalam pembahasan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Pemprov Kaltara juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mendukung pencapaian target pembangunan.
Bertius menyebutkan, pembahasan tidak hanya berfokus pada penyusunan anggaran, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu strategi yang didorong adalah mengoptimalkan pemanfaatan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, OPD juga diminta meningkatkan kemampuan menyusun proposal investasi yang mampu menarik minat investor.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting. Termasuk mengintegrasikan program CSR dengan kebutuhan pembangunan daerah serta meningkatkan kemampuan OPD dalam mempromosikan potensi investasi secara profesional,” jelasnya.
Strategi tersebut diharapkan mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi Kaltara sebesar 5,60 persen pada 2027 sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 4,20 persen.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya disiplin dalam perencanaan dan pelaporan pembangunan. Kinerja setiap OPD nantinya akan dievaluasi berdasarkan kualitas data yang diinput ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta tingkat keterisian aplikasi pengendalian pembangunan daerah (e-Dalev).
“Kinerja OPD akan dinilai dari kualitas data dalam SIPD serta capaian pengisian e-Dalev yang ditargetkan minimal mencapai 80 persen,” tegas Bertius.
Ia menambahkan, Rancangan Akhir RKPD 2027 selanjutnya akan menjalani proses reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum difasilitasi Kementerian Dalam Negeri pada 18 Juni 2026.
Pemprov Kaltara menargetkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 2027 dapat ditetapkan paling lambat 30 Juni 2026 agar tidak menghambat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) maupun pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Bertius menegaskan, seluruh anggaran yang dialokasikan harus memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat sehingga setiap perangkat daerah dituntut menyusun program yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat yang jelas. Karena itu, seluruh OPD perlu memastikan program yang disusun benar-benar mendukung target pembangunan daerah dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (fad)
