SANGATTA, diskresi.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat mencapai 6 persen hingga akhir 2026. Untuk mengejar sasaran tersebut, sejumlah sektor bakal dioptimalkan, mulai dari percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi, hilirisasi, hingga penguatan daya beli masyarakat.
Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian Pemkab Kutim setelah Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026, Senin (7/9/26).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan berlangsung secara daring. Mahyunadi mengikuti kegiatan tersebut bersama Ketua DPRD Kutim Jimmi, unsur Polres Kutim, jajaran perangkat daerah, serta instansi terkait.
Dalam rakor, pemerintah pusat menekankan perlunya sinergi pusat dan daerah untuk menjaga sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah diminta tidak hanya mencermati angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan kebijakan ekonomi memberikan dampak terhadap kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri memaparkan empat komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi asing maupun dalam negeri, serta kinerja ekspor yang diperhitungkan setelah dikurangi impor.
Atas dasar itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi. Belanja pemerintah diharapkan mampu menggerakkan aktivitas masyarakat, sementara iklim investasi perlu terus dijaga agar semakin banyak modal masuk ke daerah.
Usai rakor, Mahyunadi mengatakan Pemkab Kutim terus mencari langkah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi agar mampu mendekati bahkan mencapai target nasional.
Ia mengungkapkan, ekonomi Kutim pada 2024 tumbuh lebih dari 9 persen. Namun, laju pertumbuhan tersebut melambat pada 2025 menjadi 1,09 persen.
Jika pertumbuhan selama dua tahun itu dihitung secara kumulatif, menurut Mahyunadi, angkanya berada di kisaran 11 persen atau rata-rata sekitar 5,5 persen per tahun.
“Kalau angka 2024 dan 2025 kita gabungkan, pertumbuhannya kurang lebih 11 persen. Artinya, rata-rata sekitar 5,5 persen setiap tahun dan angka itu masih sedikit berada di bawah target nasional,” katanya.
Tantangan berlanjut pada 2026. Mahyunadi menyebut pertumbuhan ekonomi Kutim pada triwulan pertama berada di kisaran 1,7 persen. Kondisi itu membuat pemerintah daerah perlu mempercepat berbagai program yang dapat menggerakkan perekonomian hingga penghujung tahun.
“Pertumbuhan ini harus terus kita kejar. Harapannya, sampai akhir tahun Kutai Timur bisa mencapai target nasional sekitar 6 persen,” ujarnya.
Ia melihat masuknya investasi sebagai salah satu peluang untuk mendongkrak perekonomian Kutim. Pengembangan industri hilirisasi dinilai berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus memberikan efek berganda bagi masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan Batuta Chemical Industrial Park (BCIP). Proyek hilirisasi tersebut diharapkan segera memasuki tahap pembangunan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Selain investasi, ia menyoroti pelaksanaan APBD. Menurutnya, belanja pemerintah memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian sehingga program dan kegiatan semestinya sudah berjalan sejak awal tahun anggaran.
Ia menilai pola pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi. Pada 2025, sejumlah pembangunan dan proyek pemerintah baru banyak berjalan setelah perubahan anggaran. Sementara pada 2026, proses pergeseran anggaran disebut baru rampung pada Juni.
Kondisi tersebut dinilai dapat memperlambat perputaran uang dan aktivitas ekonomi yang seharusnya sudah berlangsung sejak awal tahun.
Karena itu, ia meminta pola serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran 2027.
“Tahun 2027 saya tekankan jangan sampai ada lagi pergeseran anggaran seperti sebelumnya. Apa yang sudah disahkan bersama DPRD harus bisa dijalankan sejak awal tahun supaya pergerakan ekonomi juga lebih cepat,” tegasnya.
Realisasi anggaran sejak awal tahun, juga memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi secara lebih terukur pada setiap triwulan. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan kebijakan berikutnya apabila pertumbuhan belum sesuai sasaran.
“Mulai triwulan pertama dan kedua harus langsung kita evaluasi. Jadi ketika memasuki kuartal terakhir, kita sudah mengetahui sektor mana yang perlu didorong lebih kuat untuk mengejar target nasional,” ungkapnya.
Selain belanja pemerintah dan investasi, daya beli masyarakat menjadi indikator yang turut diperhatikan. Dirinya menyebut kondisi daya beli masyarakat Kutim sejauh ini relatif stabil, namun tetap perlu dijaga dan diperkuat.
Sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kutim juga tidak luput dari perhatian. Kebijakan pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan dinilai dapat memengaruhi aktivitas ekonomi daerah.
Namun, ia mengatakan terdapat perkembangan berupa revisi terhadap rencana pengurangan RKAB. Perubahan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak yang sebelumnya dikhawatirkan terhadap perekonomian Kutim.
“Dengan perkembangan itu, kita berharap daya beli masyarakat kembali menguat. Kalau daya beli terjaga, indikator-indikator ekonomi lainnya juga diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan Kutai Timur,” ucapnya.
Pemkab Kutim selanjutnya akan memperdalam kajian mengenai sektor dan kebijakan yang paling efektif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ia mengaku telah meminta Bagian Perekonomian melakukan kajian secara menyeluruh agar langkah yang ditempuh pemerintah tidak sekadar berdasarkan asumsi, melainkan ditopang data dan indikator yang terukur.
“Saya sudah meminta Bagian Perekonomian melakukan kajian secara komprehensif mengenai faktor apa saja yang benar-benar bisa mendorong pertumbuhan. Kita tidak cukup hanya menganalisis, tetapi pekerjaan yang dilakukan juga harus berdasarkan hasil analisis yang tepat,” jelasnya.
Pada penyusunan strategi tersebut, Pemkab Kutim juga berencana melibatkan kalangan akademisi dari perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Kolaborasi itu diharapkan menghasilkan pemetaan indikator sekaligus rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Kita ingin melibatkan akademisi dari perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Indikatornya kita kaji bersama, kemudian hasil kajian itu menjadi dasar untuk menentukan langkah yang harus dikerjakan secara maksimal,” pungkasnya. (yud)
