SAMARINDA, diskresi co – Kejaksaan Negeri Samarinda menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Temindung dan Unit Sei Pinang. Penyidik mengungkap praktik tersebut dilakukan dengan merekayasa data calon debitur, memanfaatkan jasa calo, hingga mengalihkan dana kredit kepada pihak-pihak tertentu.
Dari delapan tersangka, dua orang merupakan mantan mantri BRI yang bertugas sebagai petugas kredit, sedangkan enam lainnya berperan sebagai perantara atau calo yang mencari calon debitur. Mereka adalah WW, MGF, SM, NA, MA, AB, NL dan II. Seluruh tersangka ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Samarinda selama 20 hari, mulai 17 Juni hingga 6 Juli 2026.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Samarinda, Mochamad Arifianto, mengatakan para tersangka diduga bekerja sama mencari warga yang memiliki riwayat kredit bersih agar memenuhi syarat memperoleh KUR.
“Domisilinya hanya diubah untuk kepentingan pengajuan kredit, tetapi orangnya tetap sama. Bahkan dibuat seolah-olah memiliki usaha, padahal kenyataannya tidak memiliki usaha,” ujarnya saat konferensi pers.
Menurutnya, praktik tersebut menyebabkan program KUR yang seharusnya ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru tidak dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“KUR merupakan program pemerintah untuk memperkuat UMKM. Akibat rekayasa ini, penyaluran kredit tidak sampai kepada pihak yang semestinya menerima,” katanya.
Penyidik juga menemukan indikasi bahwa warga yang namanya digunakan sebagai debitur hanya menerima sebagian kecil dana pinjaman.
Mereka sengaja direkrut karena memiliki catatan kredit yang masih bersih berdasarkan pemeriksaan BI Checking atau SLIK OJK. Sebagai imbalannya, debitur memperoleh sejumlah uang, sementara dana kredit selebihnya diduga dikuasai pihak-pihak yang terlibat.
Ia menjelaskan enam tersangka dari luar internal bank diduga bekerja secara berulang dalam mencari calon debitur.
“Mereka tidak hanya melakukannya sekali, tetapi berulang-ulang terhadap beberapa nasabah yang berbeda,” ujarnya.
Pada rilis resmi Kejari Samarinda disebutkan hasil Special Audit Investigasi BRI menemukan sekitar 87 rekening kredit yang diduga diproses tidak sesuai prosedur dengan total penyaluran sekitar Rp3,07 miliar. Audit juga menemukan para debitur tidak memiliki usaha, alamat tidak sesuai identitas, atau sengaja mengubah domisili demi meloloskan pengajuan kredit.
Perhitungan awal ahli Kantor Akuntan Publik menyebut kerugian keuangan negara mencapai Rp1.142.909.101. Nilai tersebut masih dapat bertambah karena penyidikan terus berlangsung.
Selain itu, buku tabungan dan kartu ATM para debitur disebut dikuasai oleh para calo sehingga dana kredit tidak digunakan sebagaimana tujuan awal program KUR.
Dirinya mengimbau pihak-pihak yang masih menguasai dana hasil pencairan KUR agar segera menyerahkannya kepada penyidik sebagai bagian dari proses pemulihan kerugian negara.
“Kami meminta pihak-pihak yang menerima atau masih menguasai dana KUR tersebut untuk segera mengembalikannya melalui penyidik,” katanya.
Tersangka dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Haedar, menegaskan penyidikan masih akan terus dikembangkan. Menurut dia, setiap pihak yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
