TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan pentingnya kedisiplinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD, Rabu (3/6/26).
Dalam arahannya, Ingkong meminta seluruh perangkat daerah menjaga kekompakan dan menjalankan setiap kebijakan secara konsisten guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Apa yang telah menjadi hasil pembahasan hari ini harus dijalankan secara bersama-sama dengan penuh kekompakan demi memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap program pembangunan dirancang secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Menurutnya, banyaknya rencana pembangunan harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang bijaksana agar pelaksanaannya tetap efektif.
“Kita memang memiliki banyak gagasan dan program pembangunan. Namun seluruhnya harus disusun secara cermat dengan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah serta mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, menambahkan terdapat sejumlah agenda strategis yang harus menjadi perhatian seluruh OPD. Selain meningkatkan disiplin dalam menghadiri agenda legislatif, perangkat daerah juga diminta memperhatikan efisiensi belanja dan pengelolaan informasi publik.
Denny secara khusus meminta seluruh kepala OPD menghadiri sidang paripurna DPRD Kalimantan Utara yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni 2026 dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan APBD.
“Seluruh kepala OPD diharapkan hadir karena agenda penyerahan LHP APBD merupakan salah satu kegiatan penting yang harus mendapat perhatian bersama,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah lebih cermat dalam mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis. Menurutnya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus didorong agar pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan secara berkelanjutan.
Denny menegaskan sinergi seluruh OPD menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program pembangunan sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan di lingkungan Pemprov Kaltara. (fad)
